Acara perdata merupakan serangkaian prosedur hukum formal yang harus dilalui ketika terjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban di bidang keperdataan. Berbeda dengan hukum pidana yang menyangkut kepentingan publik dan ditangani oleh negara, acara perdata berfokus pada penyelesaian sengketa antar individu, badan hukum, atau entitas swasta lainnya, yang tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan hak yang terganggu.
Di Indonesia, prosedur acara perdata diatur secara primer dalam Hukum Acara Perdata (HAP) yang termuat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) atau HIR/RBG, meskipun saat ini banyak dilakukan pembaharuan melalui berbagai peraturan teknis dan yurisprudensi. Memahami alur acara perdata sangat krusial bagi setiap warga negara yang mungkin terlibat dalam gugatan, baik sebagai penggugat maupun tergugat.
Sebuah acara perdata umumnya mengikuti tahapan-tahapan yang terstruktur. Ketepatan dalam mengikuti setiap tahapan ini akan menentukan validitas dan kekuatan hukum dari putusan akhir yang dihasilkan oleh pengadilan.
Proses dimulai ketika salah satu pihak (Penggugat) merasa dirugikan dan mengajukan surat gugatan resmi ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Gugatan harus memuat identitas para pihak, posita (dasar fakta dan hukum gugatan), serta petitum (tuntutan atau apa yang diminta dari hakim). Setelah diterima, Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.
Setelah gugatan didaftarkan, Tergugat akan dipanggil secara resmi oleh juru sita pengadilan. Panggilan ini harus dilakukan sesuai prosedur agar Tergugat memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri. Pada sidang pertama atau sidang berikutnya, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan Jawaban atas semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Jawaban ini bisa berupa bantahan, pengakuan sebagian, atau bahkan gugatan balik (rekonvensi).
Setelah jawaban, Penggugat diberi kesempatan mengajukan Replik, yaitu tanggapan tertulis atas jawaban Tergugat. Selanjutnya, Tergugat dapat membalas tanggapan tersebut dengan mengajukan Duplik. Tahap ini bertujuan untuk mempertajam posisi hukum dan fakta dari kedua belah pihak sebelum masuk ke pembuktian.
Ini adalah tahap inti dalam acara perdata. Para pihak diwajibkan membuktikan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Alat bukti dalam hukum acara perdata meliputi:
Pembuktian ini seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang, terutama jika melibatkan saksi ahli atau dokumen yang berjumlah banyak.
Setelah pembuktian dianggap cukup oleh Majelis Hakim, para pihak akan diminta untuk menyampaikan Kesimpulan, yaitu ringkasan akhir dari seluruh rangkaian persidangan berikut penegasan atas tuntutan mereka. Setelah itu, hakim akan bermusyawarah untuk menjatuhkan Putusan.
Acara perdata berpegang teguh pada beberapa asas fundamental yang menjamin keadilan prosedural:
Asas Kontradiktoir (Dua Pihak Didengar): Setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar dan mengajukan pembelaan. Tidak boleh ada putusan yang dijatuhkan tanpa memanggil dan mendengarkan argumentasi pihak yang kepentingannya diserang.
Asas Gugatan Bukan Pidana: Perkara perdata murni tidak dapat diselesaikan melalui proses pembuktian pidana. Jika ada unsur pidana yang muncul dalam sengketa perdata, penyelesaiannya tetap harus melalui mekanisme perdata, kecuali jika diputuskan untuk dihentikan sementara menunggu putusan pidana (perkara prejudicial question).
Hak untuk Mengajukan Upaya Hukum: Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan tingkat pertama, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Meskipun pengadilan adalah jalur formal, hukum Indonesia sangat mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, yang sering disebut sebagai Alternatif Dispute Resolution (ADR). Ini termasuk mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Penyelesaian di luar pengadilan seringkali lebih cepat, lebih rahasia, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Jika penyelesaian berhasil, kesepakatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan eksekutorial.